Pantau Anggaran Janggal, Pakar AI Abil Sudarman Rilis Dashboard Pengawasan Proyek Pemerintah

Webekspres – Transparansi anggaran di Indonesia memasuki babak baru berkat inisiatif berbasis teknologi. Abil Sudarman, seorang kreator konten sekaligus ahli kecerdasan buatan, resmi memperkenalkan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis Artificial Intelligence (AI). Inovasi berupa dasbor digital ini dirancang khusus untuk melacak serta menganalisis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai kontroversial atau tidak wajar.

Langkah ini dipicu oleh sederet proyek pemerintah yang sempat memicu polemik di masyarakat pada awal April 2026. Beberapa di antaranya yang viral adalah pengadaan kendaraan dinas mewah jenis Range Rover untuk Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar, hingga belanja meja biliar ratusan juta rupiah untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan.

Integrasi Data SiRUP LKPP dan Teknologi GPT 5.4

Sistem yang dikembangkan Abil tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi langsung dengan database Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan memanfaatkan model Large Language Models (LLM) spesifik, yakni GPT 5.4, AI tersebut mampu membedah lebih dari 3 juta item pengadaan untuk mendeteksi potensi kejanggalan.

“Ide dasarnya adalah bagaimana menciptakan mekanisme pengadaan yang tidak memicu polemik publik. Di sini AI berperan menilai kepantasan suatu proyek sebelum menjadi konsumsi umum,” ujar Abil saat memberikan keterangan pada Jumat (17/4/2026).

Guna menjamin keberlanjutan data, Abil juga telah mengunggah dataset dan kode sumber (source code) sistem ini ke platform GitHub. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu data pada portal resmi pemerintah mengalami penghapusan atau take-down.

Bukan Untuk Melawan, Tapi Mendukung Pemerintah

Meski berfokus pada pengawasan, Abil menegaskan bahwa alat ini bukan instrumen untuk berkonfrontasi dengan kekuasaan. Sebaliknya, ia berharap Kementerian Keuangan dan lembaga terkait bisa mengadopsi teknologi serupa untuk mencegah kebocoran anggaran sejak dini.

Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan sinkronisasi sistem ini dengan portal Indonesia Procurement (INAPROC) serta GovTech Indonesia (INA Digital) demi meningkatkan akurasi analisis.

“Ini adalah bagian dari fungsi check and balance kita sebagai warga sipil. Justru sistem ini bisa membantu pemerintah menyaring proyek-proyek ‘aneh’ yang tidak masuk akal sebelum anggaran digelontorkan,” tambahnya.

Warisan Untuk Komunitas Peneliti

Melalui akun Instagram pribadinya, Abil sempat membagikan simulasi cara kerja dasbor tersebut dalam memantau proyek di berbagai penjuru tanah air. Kini, ia mengaku telah menyerahkan akses kunci serta model AI tersebut kepada jejaring peneliti di berbagai universitas serta komunitas pakar AI di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil agar semangat transparansi anggaran terus berlanjut secara kolektif. Abil mengajak publik dan para akademisi untuk menjaga kedaulatan data demi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.