Putusan Bersejarah Pengadilan China Larang Perusahaan Pecat Karyawan dengan Alasan AI

Webekspres – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) global dengan dalih otomasi kecerdasan buatan kini menemui hambatan hukum yang serius. Baru-baru ini, otoritas hukum di Hangzhou, China, mengeluarkan putusan monumental yang menegaskan bahwa perusahaan dilarang menjadikan Artificial Intelligence (AI) sebagai alasan tunggal untuk mendepak tenaga kerja manusia dari posisi mereka.

Kasus ini berawal dari seorang profesional senior berinisial Zhou yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi sejak 2022. Sebagai pengawas penjaminan mutu dengan gaji 25.000 yuan (sekitar Rp 63,4 juta), tugas utamanya adalah mengelola large language model serta menyaring konten sensitif guna memastikan akurasi data. Namun, seiring berkembangnya teknologi internal, posisi Zhou dianggap tidak lagi efisien karena kemampuannya telah diadopsi oleh sistem AI.

Kronologi Sengketa dan Demosi Sepihak

Konflik memanas ketika perusahaan memutuskan untuk menggantikan peran Zhou dengan model AI dan menurunkannya ke posisi yang lebih rendah. Demosi ini dibarengi dengan pemotongan gaji yang cukup drastis menjadi 15.000 yuan per bulan. Akibat penolakan Zhou terhadap kebijakan tersebut, pihak perusahaan akhirnya memutuskan kontrak kerja secara sepihak dengan alasan restrukturisasi organisasi.

Meskipun perusahaan menawarkan pesangon sebesar 311.695 yuan, Zhou memilih untuk menempuh jalur arbitrase karena merasa hak-haknya dilanggar. Hasilnya, panel arbitrase hingga tingkat banding di pengadilan justru memihak kepada karyawan manusia dan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah secara hukum.

Teknologi Tidak Bisa Berdiri di Atas Hukum

Dalam pernyataan resminya, pengadilan menekankan bahwa efisiensi yang ditawarkan AI tidak serta merta memberikan hak kepada pengusaha untuk memutus kontrak kerja tanpa dasar hukum yang kuat.

“Alasan yang diajukan perusahaan tidak mencakup kondisi darurat seperti kesulitan operasional yang nyata, sehingga tidak memenuhi syarat legal untuk menyatakan bahwa kontrak kerja tidak mungkin dilanjutkan,” jelas pihak pengadilan sebagaimana dilaporkan oleh Futurism pada Senin (4/5/2026).

Tanggung Jawab Sosial di Era Otomasi

Wang Xuyang, seorang praktisi hukum dari Zhejiang Xingjiang, memberikan catatan penting terkait putusan ini. Menurutnya, meskipun perusahaan berhak mengejar efisiensi melalui teknologi, mereka tetap memikul beban tanggung jawab sosial terhadap para pekerjanya.

Langkah hukum ini menjadi sinyal kuat bagi dunia industri bahwa meskipun kemajuan teknologi adalah sesuatu yang niscaya, implementasinya tidak boleh mengabaikan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Manusia tetap memiliki perlindungan hukum meski teknologi AI menawarkan solusi yang lebih murah dan cepat bagi korporasi.