Microsoft Putus Layanan Cloud dan AI untuk Kemenhan Israel Terkait Isu Pengawasan Warga Palestina

Webekspres – Microsoft secara resmi menghentikan sejumlah layanan komputasi awan (cloud) dan kecerdasan buatan (AI) bagi Kementerian Pertahanan Israel. Langkah tegas ini diambil menyusul kekhawatiran atas penggunaan teknologi tersebut dalam aktivitas pengawasan massal terhadap warga sipil Palestina.

Keputusan besar ini disampaikan langsung oleh Presiden Microsoft, Brad Smith. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga integritas teknologinya agar tidak disalahgunakan untuk melanggar privasi publik secara luas, sebuah prinsip yang diklaim telah dijalankan Microsoft selama lebih dari dua dekade.

“Kami tidak menyediakan teknologi yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Prinsip ini kami pegang teguh secara global,” ujar Smith dalam pernyataan resminya.

Bermula dari Investigasi Media

Kebijakan ini merupakan respons atas laporan investigasi surat kabar The Guardian pada Agustus tahun lalu. Laporan tersebut membeberkan dugaan penggunaan platform Microsoft Azure oleh unit militer Israel untuk menyimpan data hasil penyadapan telepon warga di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Data yang dikumpulkan tersebut diduga kuat berasal dari operasi pemantauan skala besar yang menargetkan penduduk sipil. Menanggapi laporan serius tersebut, Microsoft langsung meluncurkan audit internal untuk menelusuri kebenaran klaim itu.

Temuan Internal Microsoft

Meskipun proses peninjauan masih berjalan, Smith mengakui bahwa pihak perusahaan telah menemukan bukti yang memperkuat sebagian laporan tersebut. Investigasi menemukan adanya penggunaan layanan AI serta pemanfaatan kapasitas penyimpanan Azure yang berbasis di Belanda untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Sebagai tindak lanjut, Microsoft telah mengomunikasikan keputusan pemutusan layanan ini kepada Kementerian Pertahanan Israel. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa infrastruktur teknologi milik raksasa asal AS tersebut tidak menjadi alat pendukung tindakan pengawasan sipil yang melampaui batas etika dan hukum internasional.