Harga Beras dan Minyak Goreng Masih Tinggi, Distribusi Pangan Jadi Sorotan

Webekspres – Harga sejumlah kebutuhan pokok masih berada di level tinggi memasuki pertengahan Agustus 2026. Beras dan minyak goreng menjadi dua komoditas yang masih cukup mahal di berbagai daerah, meskipun pemerintah menyebut ketersediaan pangan nasional masih mencukupi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras berada di kisaran Rp15.545 per kilogram. Sementara itu, harga minyak goreng tercatat mencapai sekitar Rp20.221 per liter.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai besarnya stok pangan nasional belum tentu membuat harga komoditas tersebut langsung turun di seluruh wilayah.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada perbedaan antara jumlah stok yang tersedia secara nasional dengan pasokan yang benar-benar dapat dijangkau masyarakat di tingkat daerah.

Salah satu contohnya terlihat pada cadangan beras yang dikelola Perum Bulog. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disebut mencapai sekitar 5,25 juta ton. Namun, keberadaan stok dalam jumlah besar tersebut belum menjamin beras tersedia dengan harga terjangkau di seluruh pasar lokal.

Distribusi Beras Antarwilayah Belum Merata

Produksi beras Indonesia masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah utama, khususnya Pulau Jawa dan sebagian Sulawesi. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat tersebar hingga ke berbagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi.

Situasi tersebut membuat proses distribusi menjadi faktor penting dalam pembentukan harga beras.

Biaya pengiriman yang tinggi, jarak antardaerah, hingga kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau membuat harga pangan di daerah tertentu dapat berbeda cukup jauh dibanding wilayah penghasil.

Selain persoalan lokasi produksi, periode panen juga tidak berlangsung secara bersamaan di seluruh Indonesia. Akibatnya, terdapat daerah yang mengalami kelebihan pasokan pada waktu tertentu, sementara wilayah lainnya justru menghadapi keterbatasan stok.

Daerah kepulauan maupun kawasan terpencil menjadi wilayah yang menghadapi tantangan lebih besar. Pengiriman beras dari daerah surplus menuju wilayah yang membutuhkan pasokan tambahan membutuhkan biaya transportasi dan logistik yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut membuat jumlah produksi nasional yang lebih besar dari konsumsi belum tentu mampu mencegah tekanan harga di pasar lokal.

Program SPHP Dinilai Belum Maksimal

Pemerintah selama ini menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai salah satu upaya menambah pasokan sekaligus menekan kenaikan harga beras.

Namun, program tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah kendala.

Volume beras yang disalurkan melalui SPHP dianggap belum selalu sebanding dengan kebutuhan pasar di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Penyalurannya juga dinilai perlu lebih diarahkan kepada daerah dengan kenaikan harga paling tinggi.

Dampak program stabilisasi harga pada akhirnya dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan dalam beberapa kasus hanya terasa dalam jangka waktu tertentu.

Ukuran kemasan beras SPHP juga menjadi perhatian. Beras yang banyak dipasarkan dalam kemasan 5 kilogram dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan kebiasaan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli kebutuhan pangan secara harian.

Penyediaan pilihan kemasan yang lebih kecil, seperti ukuran 1 kilogram, dinilai dapat membantu masyarakat menyesuaikan pembelian beras dengan kondisi keuangan masing-masing.

Meski demikian, program SPHP tetap memiliki peran dalam membantu menahan kenaikan harga di sejumlah daerah. Hanya saja, efektivitasnya perlu diperkuat melalui penambahan pasokan dan distribusi yang lebih tepat sasaran.

Perbedaan Data Harga Pangan

Selain distribusi, perbedaan data harga yang dirilis sejumlah lembaga juga menjadi perhatian.

BPS, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta berbagai panel pemantauan harga dapat menghasilkan angka yang tidak sepenuhnya sama karena menggunakan metode pengumpulan data, cakupan pasar, dan klasifikasi kualitas produk yang berbeda.

Karena itu, harga yang sangat tinggi di satu wilayah belum tentu menggambarkan kondisi pasar beras di seluruh Indonesia.

Pergerakan harga di setiap daerah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pasokan, ongkos distribusi, tingkat permintaan, serta karakteristik pasar setempat.

Pemerintah Didorong Percepat Distribusi Stok Bulog

Untuk mengendalikan harga beras, pemerintah dinilai perlu mempercepat pemindahan stok Bulog menuju daerah yang mengalami keterbatasan pasokan atau kenaikan harga cukup tinggi.

Biaya distribusi juga perlu ditekan agar selisih harga antarwilayah tidak terlalu besar. Beberapa langkah dapat dilakukan, mulai dari dukungan biaya transportasi sementara, pemanfaatan jalur angkutan laut, hingga kerja sama dengan perusahaan logistik.

Penguatan jaringan distribusi di tingkat daerah juga diperlukan agar pasokan dari wilayah produksi dapat lebih cepat sampai ke pasar yang mengalami kekurangan.

Dalam jangka menengah, pemerintah juga dinilai perlu melakukan evaluasi berkala terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Penetapan harga tersebut perlu mempertimbangkan kondisi biaya terbaru, termasuk harga gabah, proses penggilingan, ongkos distribusi, serta margin yang masih wajar bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, persoalan mahalnya harga beras tidak hanya bergantung pada jumlah stok yang tersedia secara nasional. Kelancaran distribusi, biaya logistik, ketepatan penyaluran pasokan, hingga akses masyarakat terhadap pangan menjadi faktor penting dalam menjaga harga tetap stabil.