Komdigi Minta Platform Digital Terbuka soal Cara Kerja Algoritma Media Sosial

Webekspres – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak platform digital agar lebih terbuka dalam menjelaskan cara kerja algoritma, sistem rekomendasi, serta proses moderasi konten yang mereka jalankan. Keterbukaan ini dianggap perlu demi menjaga hak-hak pengguna di ruang digital.

Direktur Kemitraan Komunikasi dan Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indrarto, mengatakan pengguna memiliki hak untuk memahami bagaimana algoritma membentuk informasi yang sampai kepada mereka. Termasuk di dalamnya alasan sebuah konten muncul di beranda atau justru terkena tindakan moderasi.

Menurutnya, platform digital wajib menjelaskan bagaimana konten dikelola sekaligus menyediakan saluran pengaduan bagi pengguna yang merasa dirugikan.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana algoritma kemudian mempengaruhi informasi yang mereka terima, jadi kalau misalkan terkait algoritma biar kita sama-sama paham bahwa ini juga ada peran platform dan juga behavior di dalam masyarakat dalam mengkonsumsi media, terutama media sosial,” ujar Marroli di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (29/10).

Media Sosial Bukan Cerminan Utuh Realitas

Marroli mengingatkan bahwa apa yang tampil di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Algoritma platform ikut menyaring dan menyodorkan konten berdasarkan aktivitas, minat, dan pola interaksi masing-masing pengguna.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya pada informasi yang beredar. Setiap kabar sebaiknya diperiksa ulang sebelum diyakini, apalagi dibagikan ke orang lain.

“Kami menekankan bahwa informasi yang ada itu bukanlah satu-satunya kebenaran. Harus kita melakukan kembali namanya check dan recheck,” tegasnya.

Soal Shadowban, Pengguna Bisa Ajukan Banding

Dalam kesempatan yang sama, Marroli juga menanggapi keluhan soal shadowban, yakni kondisi ketika pengguna merasa jangkauan unggahannya dibatasi sehingga tidak banyak dilihat pengikut atau audiens.

Ia menjelaskan, pengguna yang mengalami hal tersebut dapat menempuh jalur pengaduan dan banding yang disediakan masing-masing platform. Sebab, sistem rekomendasi dan moderasi konten sepenuhnya dikelola oleh platform, sehingga keluhan terkait jangkauan maupun keputusan moderasi menjadi ranah mereka.

“Jika masyarakat merasa konten, kritik atau pendapatnya misalkan agak melambat gitu ya, seolah ada shadowban, misalkan daya jangkauannya tidak masuk ke followers-nya dan sebagainya, mereka sebenarnya dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh platform,” jelasnya.

Ia pun mendorong platform agar lebih transparan dalam menjalankan bisnisnya, khususnya yang berkaitan dengan algoritma. Pengguna, kata dia, berhak diberi tahu ketika konten mereka dikenai tindakan, lengkap dengan penjelasan mekanisme yang dipakai.

Meski begitu, Marroli tidak memastikan secara langsung apakah turunnya jangkauan konten yang dikeluhkan pengguna memang merupakan praktik shadowban.

Ruang Digital yang Sehat dan Terjaga

Marroli menegaskan Komdigi berkomitmen mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika. Dalam hal ini, Komdigi memusatkan perhatian pada penanganan pelanggaran hukum dan penyebaran disinformasi, sedangkan platform diminta menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami dari Komdigi tentu ingin ruang digital Indonesia yang terhubung, tumbuh dan terjaga, terhubung agar masyarakat dapat mengakses informasi dan saling berkomunikasi, juga tumbuh agar teknologi dan AI membuka kesempatan untuk belajar dan berinovasi, dan yang penting adalah terjaga agar hak, keamanan dan kepentingan masyarakat tetap dilindungi,” pungkasnya.