Webekspres – Gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sempat terperosok ke zona merah belakangan ini kerap dikaitkan dengan memanasnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri. Menurut analisanya, biang kerok utama amblesnya mata uang Garuda bukan berasal dari faktor eksternal seperti konflik bersenjata antara Iran dan Israel, melainkan akibat rapuhnya kepercayaan pasar terhadap pos fiskal domestik.

Chatib meluruskan persepsi publik yang dinilainya kurang tepat dalam melihat fenomena anjloknya rupiah hingga menyentuh level Rp18.000. Ia menegaskan, jika perang di Timur Tengah menjadi pemicu tunggal, seharusnya dampak depresiasi mata uang negara lain memiliki kedalaman yang sama dengan Indonesia. Nyatanya, nilai tukar rupiah justru merosot jauh lebih dalam dibandingkan negara-negara tetangga.

“Kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, itu tidak benar. Negara-negara lain juga terkena imbas dari ketegangan global tersebut, tetapi pelemahan nilai tukar mereka tidak sedalam yang dialami Indonesia,” ujar Chatib saat berbicara dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta.

Alat Ukur Risiko: Peran Besar Credit Default Swap (CDS)

Guna memperkuat argumennya, Menteri Keuangan era Presiden SBY ini memaparkan data berbasis indikator Credit Default Swap (CDS). Sebagai informasi, CDS merupakan premi risiko yang dipakai oleh para investor global untuk mengukur sekaligus mengasuransikan surat utang suatu negara dari potensi gagal bayar (default).

Melalui perhitungan empiris yang dilakukannya, ditemukan korelasi yang sangat kuat antara pergerakan CDS dengan stabilitas mata uang lokal. Setidaknya, sekitar 23 persen dari total volatilitas atau pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dapat dirunut langsung dari lonjakan angka CDS Indonesia.

“Ketika angka CDS merangkak naik, itu adalah sinyal bahwa risiko fiskal kita sedang meningkat. Dari pemodelan yang saya coba simulasikan, hasilnya cukup mengejutkan karena hampir seperempat atau 23 persen dari depresiasi rupiah sebetulnya bersumber dari dinamika CDS ini,” cetusnya.

Berdasarkan indikator tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa tantangan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia saat ini bermuara pada krisis kepercayaan pasar (confidence risk) terhadap keberlanjutan manajemen keuangan pemerintah.

Sinyal Merah Sudah Menyala Sejak Awal Tahun

Lebih lanjut, Chatib membeberkan fakta bahwa grafik CDS Indonesia sejatinya sudah menunjukkan tren pemburukan sejak awal tahun ini. Momentum penurunan rapor fiskal ini terjadi jauh sebelum genderang perang di Timur Tengah kembali memanas. Kondisi ini mempertegas bahwa ruang pasar dalam negeri sudah mengalami tekanan dari dalam sebelum mendapat hantaman dari luar.

Saat ini, fokus perhatian para pemodal internasional sedang tertuju pada bagaimana strategi pemerintah dalam mengendalikan defisit anggaran. Kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia kini tengah diuji di tengah gencarnya realisasi berbagai program belanja negara berskala besar.

Kombinasi antara melambatnya laju penerimaan sektor pajak dengan tingginya tuntutan belanja negara dinilai berpotensi mempersempit ruang manuver fiskal pemerintah. Skenario inilah yang kemudian memicu alarm kewaspadaan di kalangan investor.

“Ada indikasi kuat bahwa penerimaan pajak (tax revenue) akan mengalami perlambatan pada kuartal ketiga dan keempat. Situasi ini mau tidak mau harus direspons dengan mengerem belanja (spending) agar tidak melambung setinggi periode sekarang,” jelas Chatib.

Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian strategi dan membiarkan defisit anggaran melampaui batas aman 3 persen dari PDB, Chatib memperingatkan bahwa kecemasan pelaku pasar modal akan semakin eskalatif. “Apabila batas defisit itu jebol, hal inilah yang memicu kecemasan mendalam (anxiety) dari para investor global,” kuncinya.

Iklan Webekspres