Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis: Antara Urgensi Perbaikan Data dan Uji Kesiapan Tata Kelola

Webekspres – Memasuki ajang tahun ajaran baru 2026/2027, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diaktifkan setelah sempat berhenti sementara sekitar tiga pekan selama libur sekolah. Namun, bergulirnya kembali distribusi makanan ini diiringi kesadaran pemerintah bahwa masih terdapat banyak celah teknis dan manajemen yang wajib dibenahi. Waktu jeda kemarin tak sekadar memvakumkan operasional, melainkan menjadi pijakan awal untuk membongkar dan merapikan tata kelola program unggulan besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Pemerintah menetapkan tenggat waktu satu bulan untuk menuntaskan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan langkah ekspansi berikutnya. Langkah ini diambil guna memastikan program nasional dengan target puluhan juta jiwa tersebut tidak melenceng dari sasaran strategisnya.

Membedah Akar Masalah: Penyimpangan hingga Titik Penerima Un-ready

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa audit serta penataan ulang yang tengah berlangsung tidak cuma menyentuh teknis pengiriman makanan, tetapi juga menargetkan persoalan mendasar di lapangan.

“Pemerintah bertekad membereskan berbagai kendala yang berpotensi memicu penyalahgunaan. Kami memohon waktu satu bulan untuk merapikan seluruh sistem,” ungkap Zulkifli seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

Dari hasil pemetaan awal, terungkap sejumlah persoalan krusial:

• Indikasi penyalahgunaan: Adanya celah dalam rantai penyaluran yang berpotensi merugikan anggaran negara.

• Penerima kurang tepat sasaran: Penetapan lokasi yang belum sepenuhnya mencerminkan skala prioritas kebutuhan gizi.

• Ketersediaan Fasilitas: Banyak titik penerima manfaat yang sudah terdaftar, namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum resmi.

Temuan-temuan ini menjadi bukti bahwa tantangan utama MBG telah bergeser. Ini bukan lagi sekadar ketersediaan dana APBN, melainkan kesiapan kapasitas operasional—mulai dari keandalan rantai pasok lokal, kebersihan dapur penyedia, hingga pengawasan mutu harian.

Opsi Klasifikasi Ekonomi Desil dan Tantangan Psikologis Siswa

Dalam upaya penajaman sasaran, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji penyesuaian kriteria penerima berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi (desil). Salah satu skenario yang mencuat adalah mengecualikan kelompok masyarakat berada (desil 8, 9, dan 10) dari daftar penerima manfaat.

Namun, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebutkan bahwa opsi tersebut membawa dilema sosial-psikologis tersendiri jika diterapkan di lingkungan sekolah.

“Apabila dalam satu sekolah sebagian siswa menerima jatah makanan sementara sebagian lain tidak karena beda status ekonomi, hal ini berisiko memicu dampak psikologis. Semua dampak sosial ini sedang kami pertimbangkan secara mendalam,” terang Agustina.

Saat ini, jangkauan penerima MBG diperkirakan telah menyentuh angka 63 juta jiwa. Karena itu, reformasi regulasi harus dikalkulasi matang agar tidak memicu ketimpangan sosial baru di masyarakat.

Penyesuaian Standar Biaya Wilayah 3T dan Fleksibilitas Kantin Sekolah

Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh penataan ulang berpijak pada basis data yang presisi. Selain perbaikan data sasaran dan SPPG, pemerintah juga meninjau ulang standar alokasi biaya per porsi.

Selama ini, indeks biaya disamaratakan sebesar Rp15.000 per porsi. Padahal, kondisi geografis serta harga bahan pangan di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) atau wilayah Indonesia Timur jauh lebih tinggi dibanding Pulau Jawa akibat tantangan logistik.

Di samping itu, mekanisme penyaluran juga membuka ruang adaptasi. Meski Perpres No. 115 mengamanatkan penyaluran lewat SPPG, pemerintah membuka peluang untuk mengoptimalkan atau memberdayakan kantin-kantin sekolah yang dinilai layak dan efisien.

Pandangan Pengamat: Jeda Libur Sekolah Belum Cukup untuk Reformasi Total

Sejumlah lembaga kajian ekonomi menilai penghentian sementara saat libur sekolah lalu belum bisa dikategorikan sebagai evaluasi mendalam.

Economist Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa jeda tiga pekan tersebut murni karena kalender pendidikan, bukan penghentian yang dirancang khusus untuk menguji efektivitas desain program.

“Langkah Presiden yang meminta alokasi waktu evaluasi tambahan selama satu bulan memperlihatkan bahwa problem mendasar—mulai dari validasi data, standar menu, hingga kesiapan operasional dapur—memang belum tuntas,” jelas Yusuf.

Menurut CORE Indonesia, poin penting yang harus dikejar pemerintah meliputi:

1. Sistem Pengawasan Berbasis Outcome: Keberhasilan tidak boleh cuma dihitung dari berapa juta porsi yang terbagi, melainkan dari peningkatan status gizi dan angka kehadiran siswa.

2. Jaminan Keamanan Pangan: Audit higienitas secara berkala wajib diterapkan ketat guna mencegah insiden keracunan makanan.

3. Pengutamaan Kualitas dibanding Kuantitas: Perluasan titik penjangkauan sebaiknya ditahan dulu sampai sistem pengawasan dan standar SPPG benar-benar matang.

Menghindari Kebocoran Anggaran dan Mengukur Dampak Nyata

Senada dengan CORE, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman, menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan terpadu dari hilir ke hulu. Dengan proyeksi target jangka panjang mencapai 82,9 juta penerima, kompleksitas pengelolaan rantai pasok dan anggaran akan membengkak secara eksponensial.

“Target perbaikan satu bulan ini sebaiknya dijadikan masa konsolidasi sistem. Pengawasan harus mengikat seluruh rantai, mulai dari pemasok bahan baku lokal, pengelola SPPG, hingga transparansi biaya per porsi,” ungkap Rizal.

Rizal menambahkan bahwa keberhasilan program MBG pada akhirnya harus diukur dari dampak yang dirasakan oleh ekosistem lokal. Selain menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak, program ini idealnya mampu menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di daerah setempat.