Cara Menentukan Desil DTSEN, BPS Jelaskan Indikator dan Metode Perhitungannya

Webekspres – Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan mengenai cara menentukan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), setelah sistem pengelompokan tersebut menjadi perhatian masyarakat.

BPS menegaskan bahwa penetapan desil tidak hanya mengacu pada jumlah penghasilan keluarga. Kepemilikan barang tertentu, kapasitas listrik rumah, jenis pekerjaan, maupun satu indikator ekonomi lainnya juga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan posisi sebuah keluarga.

Desil merupakan informasi dalam DTSEN yang digunakan untuk menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan suatu keluarga dibandingkan keluarga lain. Melalui sistem tersebut, seluruh keluarga diperingkat berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi.

Setelah proses pemeringkatan dilakukan, keluarga kemudian dibagi ke dalam sepuluh kelompok. Setiap kelompok secara umum mencakup sekitar 10 persen dari keseluruhan keluarga yang masuk dalam pemeringkatan.

Kelompok desil 1 menunjukkan keluarga yang berada pada tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara itu, desil 10 menggambarkan kelompok keluarga dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa angka desil harus dipahami sebagai bentuk pemeringkatan secara relatif, bukan sebagai penilaian mutlak terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Artinya, posisi desil memperlihatkan bagaimana kondisi sosial ekonomi suatu keluarga jika dibandingkan dengan keluarga lain berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan.

Karena itu, keluarga yang berada pada desil tertentu tidak dapat langsung dinilai hanya berdasarkan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki.

Sebagai contoh, keluarga yang tercatat berada pada desil 3 berarti menempati kelompok ketiga dalam pembagian sepuluh kelompok tingkat kesejahteraan relatif.

Meski berada dalam desil yang sama, kondisi setiap keluarga belum tentu identik. Pendapatan, pengeluaran, aset, jumlah anggota keluarga hingga keadaan tempat tinggal mereka dapat berbeda satu sama lain.

Banyak Indikator Digunakan dalam Penentuan Desil

Dalam proses pemeringkatan DTSEN, pemerintah mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.

Beberapa indikator yang digunakan antara lain kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar atau energi yang digunakan untuk memasak, kepemilikan aset, kapasitas serta konsumsi listrik dan komposisi anggota keluarga.

Selain itu, tingkat pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga kondisi disabilitas juga menjadi bagian dari informasi yang diperhitungkan.

Berbagai indikator tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).

Metode PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi kesejahteraan sebuah keluarga berdasarkan karakteristik sosial ekonomi yang dapat diamati.

Melalui metode ini, pemerintah tidak hanya bergantung pada informasi mengenai besarnya pendapatan keluarga. Pendekatan tersebut dinilai penting karena informasi pendapatan maupun konsumsi rumah tangga terkadang sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

PMT sendiri bukan metode yang hanya digunakan di Indonesia. Pendekatan statistik serupa juga digunakan di sejumlah negara dalam proses pengukuran atau penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggabungkan berbagai indikator, perubahan pada satu kondisi saja tidak otomatis membuat posisi desil sebuah keluarga berubah.

Sebagai contoh, perubahan daya listrik atau kepemilikan sebuah aset tidak langsung menentukan apakah keluarga akan berpindah ke kelompok desil yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Seluruh karakteristik tetap diperhitungkan secara bersamaan.

Desil Bukan Penentu Otomatis Penerima Bantuan

BPS juga menjelaskan bahwa desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan yang dapat membantu pemerintah memahami posisi kesejahteraan masyarakat.

Informasi tersebut dapat digunakan oleh kementerian maupun lembaga sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kelompok sasaran atau prioritas suatu program.

Namun, berada pada desil tertentu tidak berarti seseorang atau sebuah keluarga secara otomatis menjadi penerima bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya.

Setiap kementerian dan lembaga tetap dapat memiliki persyaratan, kriteria, serta ketentuan tersendiri dalam menentukan penerima manfaat suatu program.

Karena itu, informasi mengenai desil perlu dilihat berdasarkan konteks program yang sedang digunakan.

Posisi Desil Bisa Berubah

Posisi desil sebuah keluarga juga bukan informasi yang bersifat permanen. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial dapat memengaruhi hasil pemeringkatan di kemudian hari.

Selain perubahan kondisi keluarga itu sendiri, pergeseran posisi keluarga lain juga dapat memengaruhi pemeringkatan karena sistem desil bersifat relatif.

Untuk menjaga data tetap relevan, DTSEN perlu diperbarui secara berkala.

Proses pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, mulai dari data administrasi pemerintah, hasil sensus, survei hingga pembaruan yang dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Pengecekan langsung ke lapangan atau ground check juga dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi.

Masyarakat turut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembaruan apabila menemukan informasi mengenai diri maupun keluarganya yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pembaruan data dapat diajukan melalui sejumlah saluran resmi, di antaranya layanan Cek Bansos, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG melalui operator desa maupun kelurahan, serta layanan Cek DTSEN milik BPS.

Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak berarti posisi desil akan langsung berubah.

Informasi baru yang disampaikan masyarakat akan terlebih dahulu menjadi bagian dari proses pemutakhiran data. Setelah itu, perhitungan dapat dilakukan kembali menggunakan metode serta indikator yang berlaku.

Melalui mekanisme tersebut, posisi desil diharapkan dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan relatif keluarga secara lebih akurat sekaligus mendukung pemerintah dalam menentukan kebijakan dan sasaran program secara lebih tepat.