DPR Sahkan UU PFII, Atur Pusat Finansial Internasional hingga Insentif Pajak

Webekspres – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 21 Juli 2026.

Pengesahan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan kawasan finansial internasional di Indonesia. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari kegiatan usaha, struktur lembaga pengelola, penyelesaian sengketa, pengadilan khusus, dukungan pemerintah, hingga pemberian fasilitas perpajakan.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Setelah meminta persetujuan dari peserta sidang, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan sepakat agar RUU PFII disahkan menjadi undang-undang.

Secara keseluruhan, Undang-Undang PFII memuat sejumlah ketentuan utama sebagai landasan penyelenggaraan pusat finansial berskala internasional di Indonesia.

1. Landasan Pembentukan Pusat Finansial Internasional

Bagian awal undang-undang memuat ketentuan umum, termasuk pengertian, prinsip, dan dasar pelaksanaan PFII. Regulasi tersebut juga menjelaskan kedudukan, tujuan, serta mekanisme pembentukan kawasan pusat finansial internasional.

Keberadaan PFII diharapkan dapat menciptakan kawasan bisnis dan keuangan yang memiliki daya saing serta mampu menarik pelaku usaha dari dalam maupun luar negeri.

2. Kegiatan Usaha yang Dapat Beroperasi

Undang-undang ini memberikan ruang bagi berbagai jenis kegiatan usaha untuk beroperasi di kawasan PFII. Kegiatan tersebut meliputi layanan jasa keuangan, usaha pendukung industri keuangan, serta sektor lain yang memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaturan tersebut dibuat agar aktivitas bisnis di dalam kawasan PFII memiliki kepastian hukum dan dapat diawasi secara terstruktur.

3. Pembentukan Lembaga Pengelola dan Pengawas

Pengelolaan PFII akan dijalankan melalui struktur kelembagaan khusus. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada Gubernur PFII.

Selain posisi gubernur, regulasi ini juga mengatur pembentukan Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, serta Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII.

Masing-masing lembaga akan memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Aturan mengenai proses pengangkatan, pemberhentian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengurus juga tercantum dalam undang-undang.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan akan disampaikan kepada Presiden, sedangkan laporan pelaksanaan tugas juga akan disampaikan kepada DPR RI. Ketentuan teknis mengenai kelembagaan tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

4. Arbitrase dan Pengadilan Khusus PFII

Untuk menangani sengketa yang terjadi di kawasan pusat finansial, pemerintah akan membentuk Lembaga Arbitrase PFII. Lembaga ini dapat digunakan sebagai jalur alternatif penyelesaian perselisihan bagi pelaku usaha.

Selain arbitrase, undang-undang juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan PFII. Pengadilan khusus tersebut berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara yang muncul dalam lingkungan PFII.

Regulasi turut mengatur struktur pengadilan, hukum acara, kewenangan pimpinan pengadilan, hingga sumber pembiayaan kegiatan operasionalnya.

5. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan PFII akan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk dukungan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan pemerintah diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur, pelayanan, perizinan, dan kegiatan operasional di kawasan dapat berjalan dengan baik.

6. Fasilitas Pajak dan Kepabeanan

Salah satu bagian penting dalam Undang-Undang PFII adalah pemberian insentif kepada pelaku usaha dan tenaga ahli yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Fasilitas yang diatur meliputi pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM, serta kemudahan di bidang kepabeanan.

Ketentuan lainnya mencakup perlakuan pajak atas warisan, penyertaan modal awal PFII, serta kewajiban pelaporan bagi perusahaan dan tenaga profesional.

Meskipun fasilitas diberikan, penerima tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan insentif dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

7. Ketentuan Khusus di Kawasan PFII

Sebagai kawasan finansial dengan karakteristik khusus, PFII memiliki sejumlah ketentuan yang berbeda dari wilayah usaha pada umumnya.

Aturan tersebut mencakup penggunaan bahasa dalam dokumen hukum, proses penerbitan izin, penggunaan mata uang asing, serta pelaksanaan transaksi keuangan di dalam kawasan.

Kekhususan ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan transaksi internasional sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan pelaku industri keuangan.

8. Aturan Pelaksana dan Pemberlakuan Undang-Undang

Bagian penutup mengatur hubungan Undang-Undang PFII dengan sejumlah regulasi lainnya. Beberapa ketentuan perundang-undangan dapat dikecualikan sepanjang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang PFII.

Pemerintah juga diwajibkan menyiapkan berbagai peraturan pelaksana agar seluruh ketentuan dapat diterapkan secara efektif.

Setelah resmi diundangkan dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang PFII akan menjadi dasar utama penyelenggaraan kawasan pusat finansial internasional di Indonesia.