Sudaryono Pimpin BGN, Pembenahan Tata Kelola MBG Jadi Tantangan Utama

Webekspres – Sudaryono resmi mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilantik di Istana Negara pada Rabu, 22 Juli 2026. Wakil Menteri Pertanian tersebut menggantikan Nanik S. Deyang yang memilih mundur karena harus menjalani perawatan kesehatan di luar negeri.

Pergantian pimpinan BGN membawa harapan baru terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan pemerintah tersebut telah menjangkau jutaan penerima manfaat dan menjadi salah satu program sosial dengan skala terbesar di Indonesia.

Namun, besarnya cakupan MBG turut menimbulkan tantangan dalam pengawasan, penyaluran makanan, pengelolaan anggaran, serta pengendalian mutu. Karena itu, kepemimpinan baru BGN dinilai perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola sebelum memperluas jumlah dapur maupun penerima program.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai BGN tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan jumlah porsi makanan. Menurutnya, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta dampak program terhadap perbaikan gizi masyarakat harus menjadi ukuran keberhasilan utama.

Ia menekankan bahwa tantangan terbesar BGN saat ini adalah memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata. Penyerapan dana yang tinggi dan bertambahnya jumlah dapur belum cukup apabila tidak disertai peningkatan kualitas gizi penerima manfaat.

Latar belakang Sudaryono di sektor pertanian juga dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan dalam pelaksanaan MBG. Program tersebut berpeluang melibatkan lebih banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM pangan di berbagai daerah.

Keterlibatan produsen lokal dapat membuat MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan kebutuhan makanan. Program ini juga dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah, memperkuat rantai nilai pangan, serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal.

Meski demikian, integrasi dengan sektor produksi dinilai baru dapat berjalan maksimal apabila sistem pengelolaan program telah diperbaiki. Salah satu pekerjaan yang dianggap mendesak adalah membangun mekanisme pengendalian yang lebih kuat dan terukur.

BGN perlu memiliki basis data penerima manfaat yang terintegrasi agar penyaluran makanan lebih tepat sasaran. Selain itu, audit terhadap dapur penyedia makanan, standardisasi pemasok, pengawasan kualitas bahan pangan, serta mekanisme penanganan cepat terhadap insiden keamanan makanan juga perlu diperkuat.

Indikator keberhasilan MBG pun diharapkan tidak hanya mengacu pada jumlah porsi yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Dampak terhadap kondisi kesehatan, kecukupan nutrisi, serta perkembangan gizi penerima manfaat harus menjadi bagian utama dalam proses evaluasi.

Kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat membantu memperlancar koordinasi antara BGN dan kementerian terkait. Namun, dukungan politik tetap perlu disertai profesionalisme, transparansi, serta keberanian melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan program.

Pergantian Kepala BGN diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan dan memperbaiki pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Dengan tata kelola yang lebih baik, program tersebut dapat memberikan manfaat gizi yang lebih optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.