Freeport Rancang Tambang Baru untuk Menjaga Produksi Setelah 2041

Webekspres – PT Freeport Indonesia mulai mempersiapkan pengembangan tambang baru sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi perusahaan setelah masa Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK berakhir pada 2041.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa pengembangan tambang bawah tanah membutuhkan proses yang panjang. Mulai dari eksplorasi, pembangunan infrastruktur, hingga memasuki tahap produksi, pengerjaannya dapat berlangsung sekitar 15 sampai 20 tahun.

Lamanya proses tersebut membuat perusahaan harus memulai persiapan sejak jauh hari. Freeport tidak dapat menunggu hingga masa operasi tambang saat ini mendekati akhir karena kondisi tersebut berisiko menyebabkan penurunan produksi.

Sebagai gambaran, tambang bawah tanah Grasberg Block Cave yang mulai beroperasi sekitar 2016 hingga 2017 telah dipersiapkan sejak 2004. Proses pembangunan dan pengembangannya membutuhkan waktu kurang lebih 13 tahun sebelum tambang tersebut dapat digunakan secara optimal.

Atas dasar itu, Freeport mengajukan perpanjangan IUPK lebih awal. Kepastian izin dinilai menjadi faktor penting sebelum perusahaan menanamkan investasi besar untuk menemukan dan mengembangkan cadangan mineral baru.

Freeport ingin memastikan bahwa produksi tambang tetap stabil ketika memasuki periode setelah 2041. Dengan adanya kepastian operasional, perusahaan dapat memulai kegiatan eksplorasi dan pembangunan tambang baru sebelum cadangan dari area pertambangan yang sedang digunakan mengalami penurunan.

Tony menyampaikan bahwa perusahaan meyakini masih terdapat potensi cadangan mineral yang dapat dikembangkan. Namun, proses pencarian hingga pengelolaannya membutuhkan investasi besar dan kepastian hukum dalam jangka panjang.

Keberlanjutan operasi Freeport juga dinilai berpengaruh terhadap banyak pihak, tidak hanya terhadap perusahaan. Saat ini, kegiatan pertambangan tersebut berkaitan dengan kelangsungan pekerjaan sekitar 35 ribu tenaga kerja.

Selain menjaga lapangan pekerjaan, keberlanjutan tambang turut memengaruhi program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Freeport disebut mengalokasikan dana hampir Rp2 triliun setiap tahun untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Dampak lainnya terlihat dari kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Pada tahun sebelumnya, manfaat ekonomi yang diberikan Freeport kepada negara disebut mencapai sekitar Rp75 triliun.

Kontribusi tersebut diperkirakan dapat meningkat menjadi kurang lebih Rp120 triliun per tahun pada 2028. Nilai tersebut berpotensi tidak berlanjut apabila kegiatan pertambangan berhenti setelah masa izin berakhir.

Tony menilai penghentian operasi pada 2041 tidak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, masyarakat, pekerja, maupun pemerintah. Tambang bawah tanah memiliki karakteristik yang berbeda dengan tambang terbuka sehingga tidak mudah dialihkan kepada perusahaan lain setelah operasional dihentikan.

Apabila tambang bawah tanah berhenti beroperasi dalam waktu lama, terdapat risiko kerusakan struktur atau keruntuhan area tambang. Kondisi tersebut dapat membuat cadangan yang masih tersedia menjadi sulit untuk dikelola kembali.

Karena itu, perpanjangan izin dan persiapan tambang baru dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan secara berkelanjutan. Dengan perencanaan sejak dini, Freeport berharap dapat mempertahankan produksi, menjaga lapangan pekerjaan, melanjutkan program sosial, serta mempertahankan kontribusi ekonomi kepada negara.