Binance Kebobolan US$6,3 Miliar, Pakar Ungkap Kecanggihan Hacker Korea Utara

Webekspres – Kelompok peretas asal Korea Utara yang diduga menjadi dalang pencurian aset kripto senilai US$6,3 miliar dari Binance dinilai punya kemampuan luar biasa dalam menembus sistem perusahaan keuangan digital. Para pakar keamanan siber menyebut kelompok ini tidak sekadar mengandalkan malware, tetapi juga paham betul alur kerja internal perusahaan, termasuk siapa saja pegawai yang berwenang menyetujui transfer dana.

Mengutip laporan Reuters, dua perusahaan investigasi blockchain, TRM Labs dan Chainalysis, menghubungkan aksi pembobolan tersebut dengan kelompok peretas Korea Utara yang dikenal dengan nama TraderTraitor.

Nama kelompok ini sebenarnya bukan hal baru. Pada 2022, FBI bersama Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS (CISA) serta Departemen Keuangan AS pernah merilis peringatan bersama terkait TraderTraitor. Dalam peringatan itu dijelaskan bagaimana kelompok tersebut memakai perangkat lunak berbahaya dan beragam taktik lain untuk mengincar pengembang perangkat lunak serta staf IT di perusahaan kripto.

Kelompok Peretas Paling Mumpuni

Michael Barnhart, peneliti dari perusahaan keamanan siber DTEX, menilai TraderTraitor sebagai kelompok peretas Korea Utara paling andal yang khusus membidik sektor keuangan. Ia menyebut kelompok ini diperkuat oleh sejumlah operator senior dari APT38, unit peretas Korea Utara yang sejak lama dikenal fokus pada pencurian uang.

Menurut para peneliti, TraderTraitor biasanya menyasar pengembang dan pegawai IT lewat dua cara, yaitu penyebaran malware atau tawaran pekerjaan palsu. Dalam salah satu modus yang kerap dipakai, korban diajak mengikuti wawancara kerja fiktif lalu dibujuk mengunduh perangkat lunak tertentu. Begitu terpasang, program tersebut membuka jalan bagi peretas untuk mengambil data login dan informasi sensitif lainnya.

Rafe Pilling, Direktur Senior Riset Ancaman di Sophos, mengatakan laporan awal soal pembobolan Binance memperlihatkan pola yang cocok dengan cara kerja kelompok Korea Utara. Menurutnya, kekuatan utama kelompok ini ada pada pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem dan karyawan sebuah perusahaan memproses persetujuan pengiriman dana.

Baru Separuh Aset yang Terlacak

Pihak Binance menyatakan tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membekukan sebagian aset yang dicuri. Sejauh ini, aset senilai sekitar US$3 miliar sudah berhasil dilacak keberadaannya. Namun, temuan itu belum tentu berarti seluruh dana tersebut sudah dibekukan atau dikembalikan.

Kasus ini menambah daftar panjang serangan siber yang dikaitkan dengan Korea Utara. Dalam laporan yang dirilis Desember 2025, Chainalysis mencatat negara tersebut telah menggasak aset kripto sedikitnya US$6,75 miliar hingga akhir tahun itu, termasuk pembobolan bursa Bybit senilai US$1,5 miliar pada Februari 2025.

Para pakar juga menyebut kelompok yang sama berada di balik pencurian US$387 juta dari bursa Bitget pada September lalu. Dengan tambahan kasus Binance, Barnhart memperkirakan total aset kripto yang sudah dicuri Korea Utara kini menyentuh setidaknya US$13,5 miliar.

Diduga untuk Danai Program Senjata

Uang hasil curian tersebut diyakini tidak hanya untuk mencari keuntungan. Sejumlah pakar dan pejabat AS menduga dana itu dipakai untuk membiayai program persenjataan Korea Utara. Barnhart mengungkapkan, para peretas menyalurkan dana curian kepada kelompok pencuci uang yang terhubung dengan jaringan kejahatan terorganisasi di China.

Di luar aksi peretasan, FBI dalam pengumuman pada 13 Oktober juga mengungkap adanya warga Korea Utara yang diam-diam bekerja di perusahaan teknologi dan keuangan, baik di AS maupun di negara lain. Mereka diduga mengirimkan gaji kepada pemerintah Pyongyang sekaligus mencuri data penting perusahaan tempat mereka bekerja.

FBI menyebut pendapatan dari para pekerja tersebut, ditambah hasil peretasan, turut membantu mendanai program nuklir dan militer Korea Utara.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menilai kejahatan siber Korea Utara sudah menjadi persoalan global. Negara itu disebut makin bergantung pada kejahatan siber untuk menghindari sanksi internasional dan membiayai pengembangan senjata. Barnhart bahkan mengaitkan aliran dana tersebut dengan pengembangan drone serta dukungan Korea Utara terhadap perang yang dilancarkan Rusia.