Dilema Defisit Fiskal Mengapa Gelombang Demo Mahasiswa Sulit Menggoyahkan Kenaikan BBM Nonsubsidi?

Webekspres – Gelombang rencana aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa di berbagai penjuru daerah guna menentang kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diproyeksikan bakal menghadapi jalan buntu. Pengamat menilai bahwa gerakan turun ke jalan tersebut memiliki probabilitas yang sangat kecil untuk dapat mengintervensi atau mengubah keputusan yang telah diketuk oleh pihak eksekutif.

Ketegasan sikap pemerintah ini bukan tanpa landasan yang kuat. Jika menilik potret kesehatan keuangan negara, per Mei 2026, defisit fiskal Indonesia tercatat telah membengkak hingga menyentuh angka Rp180,4 triliun. Apabila otoritas berwenang urung mendongkrak pos pendapatan negara melalui kebijakan penyesuaian harga komoditas energi nonsubsidi ini, maka satu-satunya konsekuensi logis yang tersisa adalah menambah tumpukan utang baru demi menambal lubang defisit tersebut.

Skala Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Langkah pengetatan anggaran ini juga berkelindan erat dengan ambisi besar yang sedang dikejar oleh jajaran kabinet. Pemerintah saat ini tengah mengerahkan segala daya untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi di level 5,4 persen. Demi mengamankan target makro tersebut, pemeliharaan stabilitas ekonomi makro serta kondusivitas konstelasi politik nasional mutakhir diposisikan sebagai jangkar prioritas yang mutlak dipertahankan.

Di sisi lain, potret penanganan dinamika sosial politik belakangan ini memperlihatkan kecenderungan respons kekuasaan yang cenderung resistan terhadap arus kritik dari ruang publik. Gerakan konsolidasi mahasiswa di lapangan bahkan dikhawatirkan bakal membentur tembok pendekatan represif dari aparat penegak hukum, terutama jika eskalasi massa di lapangan meluas dan memicu gesekan horizontal skala besar.

Jika mengabulkan desakan elemen mahasiswa dengan cara menganulir kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi, konsekuensinya pemerintah dipaksa menutup celah defisit fiskal menggunakan instrumen utang luar negeri. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih terus tertekan saat ini, peluang diambilnya opsi tersebut terbilang sangat tipis, atau bahkan hampir mustahil dieksekusi oleh pembuat kebijakan.

Anacaman Efek Domino dan Keresahan Sosial

Kebijakan ini memang bak buah simalakama bagi stabilitas domestik. Penundaan atau pembatalan kenaikan harga komoditas energi di tataran hilir dikhawatirkan memicu distorsi pasar yang lebih masif, seperti maraknya fenomena pembelian panik (panic buying) serta antrean mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Muaranya, kondisi tersebut justru akan mengeskalasi kecemasan di tengah masyarakat secara luas.

Apabila tidak diantisipasi melalui mitigasi kebijakan bantalan sosial yang cepat dan tepat, tekanan berantai dari sektor ekonomi ini dikhawatirkan tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di sektor riil, melainkan berpotensi mengalami eskalasi menjadi krisis sosial dan instabilitas politik yang jauh lebih pelik dan sulit dikendalikan.