Webekspres – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mematangkan langkah besar dalam mengatur ekosistem teknologi masa depan. Dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah tuntas disusun dan kini memasuki tahap pengajuan resmi kepada Presiden.

Langkah regulasi ini menjadi jawaban atas pesatnya perkembangan teknologi informasi di tanah air sepanjang tahun 2026. Fokus utama dari kedua kebijakan tersebut mencakup dua pilar krusial: peta jalan pembangunan strategis dan pedoman etika pemanfaatan AI.

Baca JugaSaingi Rival Lokal, Tesla Daftarkan Fitur Voice Assistant AI Generatif di China

Peta Jalan: Menguatkan Infrastruktur hingga Talenta Digital

Ketua Tim Regulasi AI Komdigi, Irma Handayani, menegaskan bahwa rancangan Perpres Peta Jalan bukan sekadar dokumen administratif. Aturan ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk membangun ekosistem AI yang solid, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Dalam keterangannya pada dialog publik di Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026), Irma merinci poin-poin utama dalam peta jalan tersebut:

  • Pembangunan Infrastruktur: Memastikan kesiapan perangkat keras dan jaringan yang mumpuni.

  • Pengembangan Talenta: Mencetak riset dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi.

  • Skema Pembiayaan: Mengatur arah investasi dan dukungan finansial bagi inovasi AI.

“Kami ingin meningkatkan kedaulatan ekonomi serta teknologi melalui AI, yang berdasarkan riset terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan,” ujar Irma.

Etika AI: Rambu-Rambu Bagi Pengembang dan Pengguna

Baca JugaSaingi Rival Lokal, Tesla Daftarkan Fitur Voice Assistant AI Generatif di China

Selain peta jalan, pemerintah juga sangat serius menyoroti sisi moralitas teknologi melalui Perpres Etika. Regulasi ini akan memberikan batasan yang jelas dalam seluruh siklus AI, mulai dari tahap pengembangan hingga ke tangan konsumen akhir.

Subjek yang akan diatur dalam kebijakan ini mencakup cakupan yang luas, di antaranya:

  1. Penyedia Data: Pihak yang menyuplai bahan mentah untuk algoritma AI.

  2. Pengembang dan Penyelenggara: Perusahaan atau individu yang menciptakan sistem AI.

  3. Kementerian/Lembaga: Instansi pemerintah yang mengintegrasikan AI dalam layanan publik.

Menanti Tanda Tangan Presiden

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa aturan ini sangat mendesak, terutama untuk merespons disrupsi informasi yang terjadi di media massa. Saat ini, draf peraturan tersebut sudah berada di Kementerian Hukum dan tinggal menunggu pengesahan final.

Setelah Perpres ini ditandatangani, kementerian terkait diharapkan dapat segera menurunkan aturan teknis berupa Peraturan Menteri (Permen) agar implementasi AI di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat dan aman bagi masyarakat luas.

Iklan Webekspres