Saldo Awal Rekening Warga Rp50 Ribu Bisa Dicairkan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp11 Triliun

Pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening perbankan bagi masyarakat dengan saldo awal sebesar Rp50 ribu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dana tersebut nantinya dapat ditarik oleh pemilik rekening dan tidak diwajibkan untuk tetap mengendap.

Airlangga menjelaskan, pendanaan untuk saldo awal tersebut direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan sasaran sekitar 200 juta penduduk, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggarannya berada di kisaran Rp11 triliun.

Meski demikian, dana tersebut tidak akan disalurkan sekaligus. Pelaksanaan program direncanakan berlangsung secara bertahap, sementara mekanisme anggaran dan teknisnya masih akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program rekening masyarakat ini juga tidak hanya berkaitan dengan warga yang baru memasuki usia 17 tahun. Pemerintah berencana mengintegrasikan program dengan rekening yang sebelumnya telah dimiliki masyarakat. Pemilik lebih dari satu rekening juga akan menjadi bagian dari proses konsolidasi yang sedang disiapkan.

Bagi masyarakat yang telah mempunyai rekening bank, pemberian saldo awal tetap direncanakan dapat dilakukan sesuai mekanisme program yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengambil peran dalam penyediaan rekening. BRI disiapkan untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sedangkan BSI direncanakan melayani wilayah Aceh.

Pemerintah menargetkan program tersebut mulai dapat dijalankan sebelum akhir 2026. Namun, sebelum peluncuran dilakukan, sejumlah aspek teknis dan regulasi masih perlu diselesaikan. Jadwal implementasi selanjutnya akan disusun melalui koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pembukaan serta pemadanan rekening.

Mekanisme pendaftarannya masih dalam tahap pembahasan, termasuk mengenai perlu atau tidaknya masyarakat datang langsung ke kantor bank. Pemerintah menilai sistem yang telah dimiliki BRI dan BSI dapat mendukung proses pelaksanaan program tersebut.

Rekening yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Ke depannya, rekening tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.

Untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening tersebut juga dirancang terhubung dengan sistem pembayaran QRIS. Pemerintah berencana memberikan kemudahan transaksi bagi pedagang melalui skema yang tidak membebankan biaya kepada merchant.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan perbankan dan sistem pembayaran digital.

Fakta utama mengenai rencana saldo Rp50 ribu yang dapat ditarik, sumber dana APBN, target sekitar 200 juta masyarakat, serta perkiraan kebutuhan Rp11 triliun juga diberitakan oleh ANTARA, detikFinance, dan Bisnis.com pada 9 September 2026.