Rupiah Loyo dan Dampaknya ke Rakyat Pengamat UMS Soroti Kemandirian Industri serta Komunikasi Pemerintah

Webekspres – Tren merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini bukan lagi sebatas angka di papan bursa efek, melainkan sudah menjadi ujian riil bagi stabilitas domestik dan pola komunikasi para pejabat publik. Di kala masyarakat mulai terimpit kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah dituntut tidak hanya piawai meredam gejolak pasar, tetapi juga harus mampu menjaga ketenangan psikologis masyarakat agar tidak memicu krisis kepercayaan.

Menanggapi fenomena ini, Guru Besar FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa kejatuhan mata uang garuda dipicu oleh efek domino global yang diperparah oleh rapuhnya fondasi ekonomi dalam negeri. Konflik geopolitik, kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat, serta ketergantungan akut sektor industri nasional terhadap barang impor menjadi kombinasi yang mematikan.

“Persoalan mendasarnya bukan cuma nominal dolar yang melonjak. Titik lemah kita ada pada kemandirian sektor industri yang masih sangat rendah. Selama bahan baku produksi, sektor pangan, dan komponen industri lainnya masih mengandalkan impor, efek pelemahan rupiah ini pasti akan langsung memukul masyarakat lapisan bawah,” tutur Anton pada Senin (25/5).

Dampak dari ketergantungan impor ini, lanjut Anton, sudah merembet hingga ke pelosok desa. Ia mencontohkan komoditas harian seperti kedelai untuk bahan baku tempe, jagung untuk pakan ternak, hingga bahan penolong industri makanan yang mayoritas masih dipasok dari luar negeri. Alhasil, setiap kali dolar menguat, harga barang di pasar domestik otomatis ikut terkerek naik.

Menurut pandangannya, situasi pelik ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum serius membenahi industri substitusi impor sejak dihantam krisis moneter tahun 1998 silam. Anton bahkan melontarkan kritik tajam terhadap mentalitas pelaku usaha di tanah air yang cenderung lebih suka mengambil jalan pintas.

“Realitasnya, kita kekurangan sosok pengusaha manufaktur sejati dan justru didominasi oleh pedagang. Banyak yang lebih tergiur mengimpor produk jadi ketimbang membangun pabrik dan berinovasi sendiri, karena dinilai bisa mendatangkan keuntungan secara instan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Anton juga mengingatkan sempitnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah saat ini akibat besarnya beban belanja negara. Walau proyek-proyek strategis nasional memiliki niat yang baik, kalkulasi anggaran yang matang dan realistis mutlak diperlukan agar tidak memicu sentimen negatif dari para investor.

Di tengah situasi ini, kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi korban yang paling rawan terdampak. Mereka dipaksa bertahan di tengah ketidakpastian lapangan kerja formal dan lonjakan biaya hidup, namun di waktu yang sama minim mendapatkan jaring pengaman sosial dari negara.

“Beban terberat justru ada di pundak kelas menengah. Mereka tidak tersentuh skema subsidi atau bantuan sosial, tetapi biaya hidup mereka terus meroket. Apalagi saat ini ketersediaan lapangan kerja formal makin menyusut dan beralih ke sektor informal,” jelasnya.

Sentimen Media Sosial dan Tantangan Komunikasi Publik

Dari perspektif yang berbeda, pakar komunikasi politik UMS, Dr. Andika Sanjaya, S.I.Kom., M.Si., menekankan bahwa situasi ekonomi yang sedang sensitif ini memerlukan pendekatan komunikasi publik yang jauh lebih berempati. Pemerintah tidak bisa lagi sekadar melempar regulasi ke ruang publik tanpa memikirkan bagaimana respons psikologis masyarakat yang menerimanya.

“Di era digital, satu blunder kecil atau gestur keliru dari pejabat bisa langsung viral dan memicu kemarahan netizen. Pemerintah wajib paham bahwa esensi komunikasi itu bukan cuma mensosialisasikan program kerja, melainkan membangun empati dan rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat,” tegas Andika.

Ia menambahkan, kehadiran media sosial telah mengubah peta komunikasi politik secara drastis. Masyarakat hari ini jauh lebih kritis, vokal, dan cepat berjejaring untuk merespons kebijakan. Oleh sebab itu, setiap narasi yang keluar dari lisan pejabat negara harus benar-benar menyentuh realitas masyarakat yang sedang kesulitan secara finansial.

Terkait program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) ataupun optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih, keberhasilannya tidak melulu diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari cara pemerintah mengomunikasikan urgensi program tersebut secara transparan.

“Pemerintah harus jeli melihat skala prioritas masyarakat bawah. Jangan sampai narasi yang dibangun terlalu menonjolkan aspek seremonial atau pencitraan, sementara kebutuhan pokok yang sifatnya mendesak justru terabaikan,” katanya.

Andika juga mengingatkan adanya fenomena lame duck leader atau “pemimpin bebek lumpuh” di ruang digital, yakni kondisi di mana pembuat kebijakan kesulitan mempertahankan legitimasi dan dukungan publik akibat masifnya serangan opini di media sosial. Oleh karena itu, tantangan krusial kabinet saat ini adalah bagaimana mengelola tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan model komunikasi yang partisipatif, dengan membuka kanal-kanal aspirasi yang responsif dan solutif. Komunikasi yang sehat dan transparan diyakini bisa menjadi jangkar kuat untuk menjaga stabilitas sosial di tengah badai ekonomi global yang belum mereda.