Webekspres – Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk menyelesaikan persoalan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Kementerian Keuangan direncanakan mengambil alih seluruh kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rencana tersebut telah dikomunikasikan dengan pihak China sebagai mitra dalam proyek kereta cepat tersebut. Menurutnya, komunikasi mengenai upaya penyelesaian kewajiban keuangan Whoosh mendapat respons positif.

Airlangga mengatakan bahwa proses penyelesaian persoalan tersebut sejauh ini berjalan dengan baik. Pernyataan itu disampaikan saat berada di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Agustus 2026.

Apabila proses pengambilalihan terealisasi, kepemilikan Indonesia di KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui PSBI, tetapi akan beralih ke Kementerian Keuangan.

KCIC sendiri merupakan perusahaan patungan antara konsorsium perusahaan milik Indonesia dengan konsorsium perusahaan asal China. Saat ini, sebesar 60 persen saham KCIC dimiliki pihak Indonesia melalui PSBI, sedangkan 40 persen sisanya berada di tangan konsorsium China.

Rencana pengalihan saham tersebut disebut akan dilakukan pada September 2026. Dengan skema itu, Kementerian Keuangan nantinya akan menguasai porsi 60 persen kepemilikan Indonesia dalam KCIC.

Pemerintah Bahas Skema Penyelesaian Utang Whoosh

Persoalan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya turut dibahas dalam pertemuan pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Danantara.

Sejumlah pejabat hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan menjadi pihak yang menangani kewajiban keuangan proyek Whoosh. Namun, skema yang akan digunakan dalam penyelesaiannya masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

Pengaturan mekanisme tersebut nantinya berada di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Terkait kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai skema pendanaan yang akan diterapkan.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar persoalan terkait kereta cepat tersebut dapat segera dituntaskan.

Restrukturisasi Keuangan KCIC Mulai Disiapkan

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah juga telah membahas langkah restrukturisasi kondisi keuangan KCIC.

AHY mengaku telah mendapatkan penjelasan mengenai persoalan tersebut dari jajaran pimpinan Danantara, termasuk CEO Danantara Rosan Roeslani dan COO Danantara Dony Oskaria.

Menurut AHY, pembahasan antara pemerintah dan Danantara telah menghasilkan kesepahaman mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Salah satu arah penyelesaiannya adalah keterlibatan langsung Kementerian Keuangan dalam proses restrukturisasi keuangan KCIC.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian terhadap struktur pembiayaan Whoosh sekaligus menyelesaikan kewajiban finansial yang selama ini menjadi perhatian dalam pengoperasian proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.

 

Iklan Webekspres