Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Besar-besaran, Kemenkeu Siap Potong Dana Daerah yang Bandel

Webekspres – Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem dalam mengelola dana negara dengan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara signifikan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa alokasi dana yang awalnya dipatok pada angka Rp330 triliun kini telah diciutkan menjadi Rp270 triliun untuk tahun ini. Menurutnya, angka tersebut bahkan masih sangat mungkin untuk ditekan kembali ke level yang lebih rendah.

Langkah efisiensi radikal ini diakui Purbaya sebagai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kendati anggarannya dipangkas habis-habisan, ia memastikan bahwa program pemenuhan gizi ini tidak akan dihapus karena tetap menjadi program prioritas di masa pemerintahan saat ini. Fokus utama pemerintah sekarang adalah menggeser skema pelaksanaan agar jauh lebih hemat dan tepat sasaran.

Evaluasi Total dan Pengawasan Ketat APBN

Dalam sebuah dialog di kanal YouTube, Purbaya blak-blakan mengakui bahwa fase awal peluncuran program ini memang dipenuhi dengan berbagai celah dan kekurangan. Namun, pemerintah tidak tinggal diam dan saat ini tengah melakukan perbaikan manajemen secara menyeluruh.

Untuk memastikan setiap rupiah tersalurkan dengan benar, Kementerian Keuangan kini memperketat pengawasan di tingkat regional. Unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di berbagai daerah diinstruksikan untuk memantau langsung kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sistem pelaporan berkala akan dikirimkan langsung ke meja Menteri Keuangan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kualitas pelayanan yang buruk, Kemenkeu akan menyerahkan data tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera ditindaklanjuti.

Sanksi Pemotongan Anggaran Bagi Wilayah Bermasalah

Ketegasan Kemenkeu tidak berhenti pada pelaporan saja. Purbaya menegaskan memiliki wewenang penuh untuk menahan hingga memotong aliran dana jika rekomendasi perbaikan di suatu daerah diabaikan. Hubungan kerja sama antara Kemenkeu dan BGN ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran anggaran di tingkat bawah.

Respons cepat ini juga menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan kritik dan masukan dari masyarakat mengenai penggunaan APBN. Reformasi kelembagaan di tubuh BGN menjadi salah satu bukti konkret bahwa efisiensi dan transparansi menjadi harga mati.

Efisiensi Lanjutan di Tahun Depan

Tren penurunan anggaran program makan gratis ini dipastikan akan terus berlanjut hingga tahun depan. Purbaya membocorkan bahwa dirinya sudah menggelar pertemuan khusus dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, guna membahas draf penghematan gelombang berikutnya.

Meski detail angka pemotongan terbaru belum dirilis ke publik—karena hak pengumumannya berada di tangan Kepala BGN—Menkeu memberikan sinyal bahwa angkanya akan berkurang sangat signifikan. Langkah ini diklaim bakal membuat postur APBN menjadi jauh lebih sehat dan aman dari risiko defisit finansial, tanpa harus mengorbankan jalannya program pemenuhan gizi nasional.