Divonis 10 Tahun Penjara Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Menangis dan Ajukan Banding

Webekspres – Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mendadak diselimuti ketegangan emosional yang mendalam pada Selasa (30/6/2026). Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, terlihat gagal membendung air matanya setelah mendengarkan langsung amar putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Dengan nada suara yang bergetar hebat dan pandangan mata yang berkaca-kaca, tokoh perintis industri teknologi Indonesia ini meluapkan kepasrahannya di hadapan publik. Nadiem mengaku merasa kehilangan arah mengenai kemana lagi ia harus melangkah untuk memperjuangkan keadilan atas dirinya.

“Saya sudah tidak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa atau di mana ruang keadilan itu berada. Sekarang, sandaran terakhir saya hanyalah masyarakat luas. Harapan ini saya titipkan kepada setiap individu di luar sana yang masih meyakini bahwa kebenaran memiliki arti penting di negeri ini,” ungkap Nadiem dengan nada lirih setelah persidangan selesai.

Usai menyampaikan kalimat mendalam tersebut, suasana sempat hening sejenak. Nadiem tampak tertunduk lesu sembari berusaha keras mengendalikan gejolak emosi dan air mata yang terus mengalir di wajahnya.

Kekecewaan Nadiem terhadap Pertimbangan Majelis Hakim

Selama proses persidangan yang bergulir satu tahun belakangan ini, Nadiem menegaskan bahwa dirinya telah mengerahkan seluruh upaya untuk membuka tabir fakta secara transparan. Segala bentuk kebijakan serta langkah birokrasi yang diambilnya selama memimpin Kemendikbudristek diklaim sudah dijabarkan secara terperinci di hadapan majelis hakim.

Namun, vonis satu dekade ini memicu kekecewaan mendalam bagi pihak Nadiem. Ia menilai seluruh kesaksian dan bukti-bukti pembelaan yang diajukan selama ini seolah-olah dikesampingkan begitu saja dalam pertimbangan hukum hakim.

“Seluruh argumen dan pembuktian kami seperti tidak bernilai sama sekali,” tambahnya dengan nada kecewa. Merespons putusan tersebut, Nadiem beserta tim hukumnya secara tegas menyatakan bakal segera melayangkan memori banding ke pengadilan tingkat atas.

Rincian Hukuman dan Uang Pengganti Ratusan Miliar

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, dalam pembacaan amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindakan rasuah secara bersama-sama, sejalan dengan pasal-pasal dakwaan yang diajukan oleh tim jaksa penuntut umum.

Selain hukuman kurungan badan selama 10 tahun, hakim juga membebankan sanksi denda finansial yang cukup berat kepada mantan menteri tersebut:

• Denda Pokok: Sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayarkan akan dikonversi menjadi hukuman kurungan pengganti selama 190 hari.

• Uang Pengganti Finansial: Kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 809 miliar. Jika asetnya tidak mencukupi, sanksi ini akan disubstitusi dengan tambahan hukuman pidana penjara selama 5 tahun.

Kendati demikian, majelis hakim menetapkan bahwa seluruh masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Nadiem sejak awal proses hukum akan dikurangkan sepenuhnya dari total durasi vonis yang dijatuhkan.

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Meskipun vonis 10 tahun terdengar sangat berat, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan draf tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, tim jaksa meminta agar Nadiem dijatuhi hukuman maksimal berupa 18 tahun kurungan penjara serta denda Rp 1 miliar. Tidak hanya itu, tuntutan finansial dari JPU juga jauh lebih masif, yakni menuntut uang pengganti akumulatif yang menyentuh angka Rp 5,680 triliun (gabungan dari nilai Rp 809,596 miliar dan Rp 4,871 triliun) dengan subsider 9 tahun penjara jika harta bendanya tidak mencukupi.

Di sisi lain, jalannya persidangan ini diwarnai oleh perbedaan pandangan (dissenting opinion) di antara anggota majelis hakim. Salah satu hakim, Andi, menyatakan pendapat berbeda dengan menilai bahwa dari seluruh rangkaian fakta persidangan, sebenarnya tidak ditemukan adanya unsur niat jahat (mens rea) dari tindakan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim. Perbedaan pandangan inilah yang ditengarai ikut memengaruhi jatuhnya vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, dan menjadi modal kuat bagi kubu Nadiem untuk menempuh jalur hukum selanjutnya di tingkat banding.