Mengapa Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp120 Triliun Belum Dinikmati Petani dan UMKM?

Webekspres – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyimpan potensi perputaran ekonomi yang luar biasa besar. Anggarannya diperkirakan menembus lebih dari Rp120 triliun per tahun dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja baru. Sayangnya, guyuran dana fantastis ini dinilai belum menyentuh kantong para pelaku ekonomi arus bawah secara optimal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengonfirmasi kondisi lapangan tersebut. Setelah melakukan evaluasi bersama jajaran Badan Gizi Nasional di ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Luhut mengakui bahwa dampak ekonomi makro memang mulai terlihat. Namun, rantai pasok yang ada saat ini masih menyulitkan peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM daerah untuk terlibat langsung.

Sumbatan di Tengah Rantai Pasok Pangan

Mengapa dana sebesar itu terkesan macet sebelum sampai ke hulu? Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, memberikan pandangannya. Menurut Ronny, akar masalahnya bukan pada visi program, melainkan pada buruknya tata kelola logistik pengadaan.

Dalam skema belanja pemerintah yang masif, perputaran uang cenderung mandek di sektor tengah, seperti:

• Kontraktor pengadaan skala besar

• Aggregator atau pengepul modal besar

• Distributor logistik utama

Pihak-pihak inilah yang meraup margin keuntungan terbesar. Sementara para petani dan nelayan tradisional selaku produsen utama hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil karena posisi tawar mereka yang lemah.

Kendala Standar dan Regulasi Berpihak

Ada beberapa faktor struktural yang membuat pasokan pangan lokal kalah bersaing dalam program nasional ini:

1. Skala Bisnis dan Konsistensi Produk: Program nasional seperti MBG menuntut pasokan komoditas yang seragam, bervolume besar, dan kontinu. Mayoritas petani mandiri di Indonesia bergerak dalam skala kecil dan terfragmentasi, sehingga penyelenggara cenderung memilih vendor besar demi kemudahan logistik.

2. Ketiadaan Aturan Afirmasi: Sistem pengadaan saat ini dinilai terlalu fokus pada efisiensi administrasi. Tanpa adanya regulasi tegas yang mewajibkan penyerapan bahan baku dari produsen lokal, sistem secara otomatis akan mencari jalur penyediaan yang paling praktis dan aman secara operasional.

3. Lemahnya Lembaga Koperasi: Minimnya korporatisasi petani dalam bentuk koperasi kuat membuat mereka hanya bertindak sebagai price taker (penerima harga pasaran yang ditentukan pihak lain).

Solusi Merombak Sistem Logistik MBG

Pandangan serupa juga diutarakan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman. Ia menegaskan bahwa melonjaknya permintaan pangan dari program MBG tidak akan otomatis mengerek kesejahteraan petani jika struktur pasarnya masih dikuasai jaringan distributor besar. Efek berganda dari anggaran ini justru lebih banyak dinikmati oleh sektor perdagangan sekunder ketimbang sektor pertanian hulu.

Para pengamat sepakat bahwa solusi utama untuk mengatasi ketimpangan ini adalah melakukan desain ulang terhadap ekosistem rantai pasok. Pemerintah didorong untuk menerapkan skema kontrak langsung dengan kelompok tani, melakukan digitalisasi jalur distribusi untuk memangkas calo, serta memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa. Tanpa perbaikan sistem dasar tersebut, kebocoran nilai tambah ekonomi dari anggaran ratusan triliun ini akan terus berulang.