Pemerintah Kaji Larangan Pertalite untuk Masyarakat Kaya, Desil 9 dan 10 Jadi Sasaran

Webekspres – Pemerintah tengah mengkaji kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi. Rencana tersebut diarahkan agar subsidi energi dari negara dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembahasan mengenai kebijakan tersebut dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite untuk masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan desil 10. Kedua kelompok tersebut termasuk dalam kategori masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling tinggi.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih berada pada tahap evaluasi dan penyusunan mekanisme pelaksanaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah sistem distribusi Pertalite yang selama ini dijalankan oleh PT Pertamina (Persero).

Setelah melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi tersebut, Purbaya menilai sistem penyaluran Pertalite sudah cukup memadai untuk mendukung penerapan kebijakan pembatasan subsidi.

Sementara itu, Bahlil mengakui bahwa distribusi BBM bersubsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tergolong mampu masih memiliki kesempatan menikmati BBM yang memperoleh subsidi dari pemerintah.

Padahal, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Karena itu, penyalurannya diharapkan lebih difokuskan kepada masyarakat yang memang memiliki hak dan membutuhkan bantuan tersebut.

Bahlil menegaskan pemerintah kini sedang menyusun sistem agar penggunaan subsidi energi dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan juga menjadi bagian dari persiapan kebijakan tersebut.

Rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat mampu disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan subsidi pemerintah lebih efektif dan tidak dinikmati kelompok dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Bahlil bahkan menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh pemilik kendaraan mewah. Menurutnya, masyarakat yang memiliki kendaraan seperti BMW maupun Mercedes-Benz seharusnya tidak lagi menggunakan bahan bakar yang mendapatkan subsidi pemerintah.

Meski pemerintah tengah menyiapkan pembatasan penerima subsidi, Bahlil memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak direncanakan mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia mengalami peningkatan.

Kondisi berbeda berlaku untuk BBM nonsubsidi. Harga bahan bakar jenis tersebut dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak di pasar internasional.

Jika harga minyak dunia mengalami penurunan, harga BBM nonsubsidi juga dapat disesuaikan turun. Sebaliknya, ketika harga minyak meningkat, penyesuaian harga ke atas tetap memungkinkan dilakukan.

Hingga saat ini, pemerintah masih mematangkan sistem dan ketentuan teknis mengenai kelompok masyarakat yang nantinya tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite bersubsidi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat anggaran subsidi energi lebih efisien sekaligus meningkatkan ketepatan penerima manfaat.