Prabowo Evaluasi BUMN Tak Produktif, Ratusan Perusahaan Pelat Merah Ditutup

Webekspres – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama perusahaan pelat merah yang dinilai tidak memberikan kinerja optimal dan terus membebani keuangan negara.

Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR yang digelar di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyoroti adanya perusahaan milik negara yang mengalami kerugian, namun dalam laporan keuangannya justru menunjukkan kondisi seolah-olah memperoleh keuntungan.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut perlu segera dibenahi karena BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Terlebih, sejumlah perusahaan negara juga menjalin kerja sama dengan perusahaan dari luar negeri sehingga tata kelolanya harus dijalankan secara profesional dan transparan.

Pemerintah pun mulai mengambil langkah penataan dengan memangkas jumlah perusahaan negara yang dianggap tidak memberikan nilai tambah. Selain menyoroti kinerja bisnis, Prabowo turut mempertanyakan struktur organisasi BUMN yang memiliki terlalu banyak lapisan direksi maupun komisaris.

Dalam proses efisiensi tersebut, pemerintah disebut telah menutup sekitar 290 BUMN. Jumlah perusahaan pelat merah nantinya akan terus dikurangi dengan target hanya mempertahankan perusahaan yang produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.

Prabowo menyampaikan bahwa dari lebih dari 750 perusahaan yang masuk dalam proses evaluasi, pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang mampu menciptakan nilai tambah dan memiliki kinerja yang jelas.

Langkah perampingan tersebut diklaim berhasil menekan biaya operasional atau overhead hingga sekitar Rp50 triliun. Dana yang sebelumnya digunakan untuk berbagai pengeluaran perusahaan, termasuk biaya struktur manajemen, selanjutnya diarahkan kepada sektor yang dinilai lebih produktif.

Pemerintah berencana memanfaatkan hasil penghematan itu untuk mendorong investasi, memperkuat industrialisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membiayai berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, setelah pembentukan Danantara, pemerintah menemukan bahwa jumlah BUMN beserta jaringan anak, cucu, hingga cicit perusahaannya mencapai 1.074 entitas.

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan perkiraan awal pemerintah yang berada pada kisaran 300 hingga 400 perusahaan.

Penataan besar-besaran terhadap BUMN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memastikan perusahaan pelat merah mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pembangunan nasional.