Mengenal LIMS, Sistem Penyadapan yang Disorot Bareskrim dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

Webekspres – Lawful Interception Management System (LIMS) menjadi sorotan setelah muncul dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa proses penegakan hukum yang sah.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan temuan tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS, ya, atau Lawful Interception Management System, tanpa melalui verifikasi. Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” kata Asep.

Apa Itu LIMS?

Secara sederhana, LIMS adalah sistem untuk mengelola proses penyadapan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Teknologi ini berkaitan erat dengan konsep lawful interception, yaitu penyadapan yang dilakukan secara sah berdasarkan kewenangan hukum.

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) mendefinisikan lawful interception sebagai mekanisme teknis yang memungkinkan aparat penegak hukum memperoleh data komunikasi dari penyedia layanan telekomunikasi untuk kepentingan penyidikan.

Dalam sistem ini, LIMS berperan mengelola seluruh rangkaian proses, mulai dari administrasi nomor target, pengaturan intersepsi, hingga pengelolaan hasil penyadapan.

Penyadapan Tak Selalu Berarti Mendengar Percakapan

Dalam praktiknya, penyadapan dapat mencakup dua jenis informasi. Pertama, intercept-related information (IRI), yaitu informasi seputar komunikasi seperti identitas pihak yang berkomunikasi, waktu, durasi, dan data koneksi. Kedua, content of communication (CC), yakni isi komunikasi itu sendiri, misalnya percakapan telepon.

Artinya, penyadapan tidak selalu berarti mendengarkan isi pembicaraan seseorang. Data tentang siapa yang berkomunikasi, kapan komunikasi berlangsung, dan berapa lama durasinya juga termasuk bagian dari proses intersepsi.

Berbeda dengan Spyware Pegasus

LIMS kerap disandingkan dengan Pegasus, spyware buatan perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group. Meski sama-sama berkaitan dengan pengawasan komunikasi, keduanya bekerja dengan cara berbeda.

LIMS beroperasi melalui mekanisme intersepsi di jaringan telekomunikasi, sehingga cakupan datanya bergantung pada kemampuan jaringan dan konfigurasi intersepsi. Sementara itu, Pegasus dirancang untuk menyusup langsung ke perangkat target, terutama ponsel. Setelah berhasil menginfeksi, spyware tersebut dapat mengakses informasi yang jauh lebih luas di dalam ponsel, tergantung pada kemampuan dan tingkat keberhasilan infeksinya.

Dokumentasi teknis Citizen Lab, laboratorium riset keamanan siber University of Toronto, menunjukkan Pegasus pernah memanfaatkan celah keamanan sistem operasi ponsel untuk menginfeksi perangkat tanpa interaksi dari korban. Dalam sejumlah kasus, serangan dilakukan dengan metode zero-click, yakni tanpa korban perlu mengeklik tautan atau mengunduh berkas tertentu.

Tiga Jenderal Polri Ditetapkan Tersangka

Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan tiga jenderal Polri sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sepanjang 2025 hingga 2026. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.