Webekspres – Memasuki tahun ajaran baru, sebuah fenomena mengkhawatirkan justru melanda dunia pendidikan tanah air. Alih-alih dipadati ruang kelas baru, sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di berbagai wilayah di Indonesia justru dilaporkan sepi peminat dan mengalami krisis kuota siswa.

Di Kota Yogyakarta, misalnya, kekosongan bangku di sekolah negeri diperkirakan mencapai hampir 1.000 kursi pada penerimaan siswa baru tahun 2026. Kondisi serupa terjadi di Kota Semarang, di mana beberapa sekolah seperti SDN Wonodri dan SDN Purwoyoso 1 mencatat angka pendaftaran yang sangat minim, yakni di bawah 10 anak. Tren penurunan ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan menyebar luas mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Bahkan, ada laporan mengenai sekolah yang hanya berhasil menjaring satu atau dua murid baru saja.

Mengapa SD Negeri Mulai Ditinggalkan? Ini Analisis Pakar

Melihat dinamika ini, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dinn Wahyudin, memberikan pandangannya. Menurut beliau, situasi di lapangan sebenarnya tidak bisa disamaratakan. Di saat ada sekolah yang sepi, masih banyak pula sekolah negeri lain yang justru mengalami kelebihan muatan (overload) akibat banjir peminat setiap tahunnya.

Merujuk pada analisis Prof. Dinn, ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi mengapa sekolah negeri kekurangan murid baru saat ini:

1. Keberhasilan Program KB dan Perubahan Demografi

Salah satu faktor yang paling mendasar adalah pergeseran demografis penduduk. Suksesnya program Keluarga Berencana (KB) di beberapa wilayah membuat angka kelahiran menjadi lebih terkontrol. Efek jangka panjangnya, jumlah anak usia sekolah di kawasan tersebut menyusut drastis dalam beberapa tahun terakhir.

2. Lokasi Sekolah yang Tak Lagi Strategis

Perkembangan kota membuat pemukiman warga bergeser, sementara posisi gedung sekolah bersifat permanen. Ketidaksesuaian antara lokasi sekolah dengan pusat pemukiman padat penduduk menjadi alasan kuat mengapa ruang kelas menjadi kosong. Kebijakan penggabungan sekolah (merger) sering kali diambil sebagai solusi, namun langkah ini berisiko memicu kendala baru jika jarak tempuh sekolah hasil merger justru semakin jauh dari rumah warga.

3. Orang Tua Makin Selektif Memilih Sekolah

Saat ini, pertimbangan masyarakat dalam memilih tempat mengenyam pendidikan bagi anak-anak mereka sudah jauh lebih kritis. Aspek penunjang seperti fasilitas pendukung, jarak tempuh, program unggulan, hingga kecocokan karakter guru menjadi variabel penting. Hukum ekonomi supply and demand berlaku di sini; bagi orang tua yang memiliki kemampuan finansial lebih, mereka tidak keberatan mengalokasikan dana untuk menyekolahkan anak ke institusi swasta yang dianggap memenuhi kriteria tersebut.

Bagaimana dengan Persaingan Sekolah Swasta dan Kualitas Guru?

Menariknya, krisis minimnya murid baru ini ternyata tidak hanya monopoli sekolah negeri. Prof. Dinn menegaskan bahwa sekolah swasta pun menghadapi kompetisi yang tak kalah sengit. Lembaga swasta yang kebanjiran pendaftar biasanya hanyalah sekolah-sekolah besar yang membidik pasar kelas menengah ke atas, sedangkan sekolah swasta berskala kecil pun banyak yang terseok-seok mencari siswa.

Terkait isu kualitas tenaga pengajar, ia menepis anggapan bahwa sepinya SD negeri disebabkan oleh rendahnya kompetensi para guru. Pemerintah dinilai sudah menetapkan standardisasi yang jelas serta terus melakukan berbagai program peningkatan mutu guru secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi persoalan ini agar tidak terus berlarut di masa depan, alokasi dana revitalisasi dari pemerintah serta perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Langkah ini krusial agar sekolah negeri bisa berbenah dan kembali menjadi pilihan utama bagi masyarakat sekitar.

Iklan Webekspres