Webekspres – Isu miring mengenai minimnya laba Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Melawai, Jakarta Selatan, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Lembaga usaha bersama ini sempat menjadi pusat perhatian publik setelah dilaporkan hanya mengantongi keuntungan sebesar Rp78 ribu dalam kurun waktu setengah tahun.

Ferry menegaskan bahwa entitas yang berada di kawasan Jakarta Selatan tersebut didirikan atas inisiatif mandiri oleh jajaran pengurusnya. Struktur dan pengelolaannya pun tidak sejalan dengan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang kini tengah digenjot oleh pihak kementerian.

“Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai itu pada dasarnya lahir dari pergerakan mandiri para pengurusnya sendiri,” jelas Ferry saat memberikan klarifikasi di hadapan Komisi VI DPR RI pada rapat kerja hari Rabu (15/7).

Fokus Pemerintah Masih Tertuju pada Wilayah Pedesaan

Lebih lanjut, Ferry memaparkan bahwa agenda prioritas Kementerian Koperasi saat ini difokuskan untuk menyokong ekosistem di daerah penopang atau pedesaan. Berbagai program bantuan stimulus seperti pendirian fasilitas gudang logistik, gerai perdagangan, penyediaan alat kerja, hingga infrastruktur pendukung lainnya masih diarahkan ke luar wilayah perkotaan.

Terkait kondisi di ibu kota, Ferry mengakui bahwa pemerintah sejauh ini belum menelurkan formula bisnis ataupun studi kelayakan (feasibility study) yang spesifik untuk sektor koperasi skala kelurahan di kota-kota megapolitan seperti Jakarta. Karakteristik pasar perkotaan yang kompleks menuntut kajian yang jauh berbeda dengan model pedesaan.

“Kami memang belum menyentuh area kelurahan di kota besar seperti Jakarta. Pendekatan bisnis serta kalkulasi kelayakannya tentu tidak bisa disamakan dengan koperasi yang tumbuh dengan basis karakteristik desa,” tambahnya.

Langkah Evaluasi dan Penyusunan Formula Baru Koperasi Kota

Berkaca dari kasus di Melawai, kementerian berkomitmen untuk segera merumuskan langkah taktis. Pemerintah berencana merancang cetak biru model bisnis baru yang khusus disesuaikan dengan pola ekonomi masyarakat perkotaan besar agar kasus serupa tidak terulang.

“Persoalan di Melawai ini akan segera kami selesaikan. Ke depan, kami bakal merumuskan studi kelayakan dan skema bisnis khusus yang relevan untuk kelurahan-kelurahan di kota besar,” ungkap Ferry optimis.

Goncangan terkait kinerja finansial KKMP Melawai ini awalnya mencuat setelah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melayangkan kritik tajam. Mufti membeberkan ketimpangan yang sangat jauh antara suntikan modal awal dengan hasil operasional yang diperoleh.

Berdasarkan data yang diungkap dalam forum parlemen tersebut, koperasi kelurahan ini menelan modal investasi mencapai Rp3 miliar. Namun mirisnya, dalam operasi selama enam bulan pertama, margin laba bersih yang dibukukan hanya menyentuh angka Rp78 ribu, atau setara dengan persentase super kecil yakni 0,00026 persen saja.

Iklan Webekspres