Data Desil 9 dan 10 Masih Diperbaiki, Pembatasan Pertalite Dinilai Bisa Diterapkan Bertahap

Webekspres – Pemerintah masih melakukan pembenahan terhadap data masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perbaikan dilakukan setelah muncul berbagai keberatan dari masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang diberikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperbaiki data tersebut agar klasifikasi masyarakat dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Persoalan data desil menjadi perhatian karena pemerintah berencana menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerima subsidi energi, termasuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

Kelompok masyarakat yang berada dalam desil 9 dan 10 nantinya berpotensi tidak lagi memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi karena dinilai termasuk kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Namun, belum sepenuhnya akuratnya data DTSEN menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah menerapkan pembatasan tersebut pada 2026.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kebijakan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil masih memungkinkan dijalankan tahun ini. Meski demikian, penerapannya dinilai lebih tepat dilakukan secara bertahap dan dalam lingkup terbatas.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kesiapan teknologi Pertamina untuk melakukan pembatasan transaksi, melainkan pada ketepatan data masyarakat yang menjadi dasar penentuan penerima subsidi.

Status desil tidak hanya ditentukan berdasarkan satu indikator ekonomi. Berbagai karakteristik rumah tangga ikut menjadi pertimbangan dalam klasifikasi tersebut. Karena itu, kepemilikan kendaraan maupun tingginya konsumsi BBM belum tentu menunjukkan bahwa sebuah keluarga termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Apabila pembatasan diterapkan secara menyeluruh ketika data masih belum sepenuhnya akurat, terdapat risiko masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi justru kehilangan akses.

Kelompok pekerja yang menggunakan kendaraan untuk perjalanan sehari-hari, pelaku usaha kecil hingga rumah tangga dengan tingkat ekonomi rentan berpotensi terdampak apabila terjadi kesalahan klasifikasi.

Karena itu, penerapan awal dinilai lebih aman apabila dilakukan melalui skema uji coba atau pilot project. Pemerintah juga dinilai perlu menyediakan mekanisme pengajuan keberatan bagi masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai.

Selain mekanisme sanggah, proses koreksi data perlu dilakukan secara cepat. Pemerintah juga diharapkan melakukan evaluasi dampak kebijakan serta memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kendaraan untuk kegiatan ekonomi maupun pekerjaan.

Reformasi Subsidi Energi Dinilai Mendesak

Di sisi lain, perbaikan sistem subsidi energi dinilai tetap perlu dilakukan. Salah satu alasannya adalah agar anggaran subsidi lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi mencapai sekitar Rp210,1 triliun. Pemerintah menilai masih terdapat sebagian subsidi bahan bakar yang dinikmati kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Pembatasan subsidi terhadap kelompok desil tertinggi dinilai dapat membantu mengurangi beban anggaran negara. Purbaya bahkan memperkirakan pembatasan terhadap masyarakat dalam desil 10 berpotensi memberikan penghematan sekitar 10 persen dari keseluruhan anggaran subsidi energi.

Reformasi subsidi juga semakin penting ketika harga minyak global mengalami perubahan. Sistem subsidi berbasis komoditas membuat beban pemerintah dapat meningkat ketika harga energi dunia melonjak.

Namun, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Kesalahan dalam penentuan penerima subsidi berpotensi meningkatkan pengeluaran transportasi masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap biaya distribusi barang yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat inflasi.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan indikator evaluasi yang jelas apabila pembatasan BBM bersubsidi mulai diterapkan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah penghematan anggaran, perubahan konsumsi Pertalite pada kelompok masyarakat mampu, jumlah kasus salah sasaran, kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, hingga dampak kebijakan terhadap inflasi.

Pembatasan Bisa Dimulai dari Kelompok yang Mudah Diidentifikasi

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, juga menilai pembenahan subsidi BBM diperlukan untuk meningkatkan keadilan dalam penyaluran anggaran negara.

Menurutnya, subsidi pada dasarnya ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penggunaannya perlu diarahkan agar tidak terlalu banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Meski data DTSEN masih diperbaiki, pemerintah dinilai tidak harus menunggu seluruh data benar-benar sempurna sebelum memulai reformasi.

Penerapan kebijakan dapat dilakukan secara bertahap dengan menyasar kelompok yang relatif lebih mudah diidentifikasi sebagai masyarakat yang tidak lagi membutuhkan subsidi.

Identifikasi tersebut dapat mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jenis kendaraan, kepemilikan kendaraan serta kondisi ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah tetap dapat melanjutkan pemutakhiran data DTSEN.

Sistem QR Code melalui MyPertamina juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengawasan transaksi BBM di lapangan. Namun, sistem tersebut perlu terus dikembangkan agar mampu terintegrasi dengan data pemerintah dan mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Mekanisme keberatan juga menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengajukan koreksi apabila status desil yang tercatat dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan penerapan secara bertahap, pembaruan data yang berkelanjutan serta sistem pengaduan yang mudah diakses, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki distribusi subsidi energi tanpa menimbulkan beban baru bagi kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.